Keuangan Negara dan Kerugian Negara pada BUMN ver Erman Radjagukguk (2006)

Berikut merupakan ringkasan atas artikel Erman Radjagukguk (2006)

1.  Aset BUMN (Persero) dalam konteks keuangan negara.

a. BUMN sebagai badan hukum memisahkan harta kekayaan pemilik dan kekayaan badan hukum serta pengurusnya.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip  yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Radjagukguk (2006) karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah  dari  kekayaan  Direksi (sebagai  pengurus),  Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai  Badan  Hukum  terpisah  dari  Kekayaan  Pengurus  dan  Anggota Koperasi.

BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan Pasal  7 ayat  (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte  pendiriannya  disahkan  oleh  Menteri  Kehakiman (sekarang  Menteri Hukum dan HAM).

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  kekayaan  BUMN  Persero  maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara.

b. Kerancuan pengertian keuangan negara pada beberapa peraturan menyebabkan ketidak jelasan posisi aset BUMN dalam konteks kekayaan negara

Di dalam perumusan mengenai keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

  1. berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggung  jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
  2. berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggung  jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga  berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

“Kekayaan  negara  yang  dipisahkan”  dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan jalan  menjual  saham  tersebut  secara  melawan  hukum  yang  disimpannya karena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Namun dalam prakteknya sekarang ini tuduhan korupsi juga dikenakan kepada  tindakan-tidakan  Direksi  BUMN  dalam  transaksi-transaksi  yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara. Dapat dikatakan telah terjadi salah pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan negara.

Begitu juga tidak ada yang salah dengan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang  No. 17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Pasal 2 menyatakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Radjagukguk (2006) berpendapat  bahwa  kekayaan  yang  dipisahkan  tersebut  dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut. Menurutnya kerancuan mulai terjadi dalam penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan:

“Pendekatan  yang  digunakan  dalam  merumuskan  Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan  dan  kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter  dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara,  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah daerah,  Perusahaan  Negara/Daerah,  san  badan  lain  yang  ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan  obyek  sebagaimana  tersebut  di  atas  mulai  dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan  pemilikan  dan/atau  penguasaan  obyek  sebagaimana tersebut  di  atas  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.”

Penjelasan Pasal 2 huruf g sendiri adalah cukup jelas.

Kemudian kerancuan  terjadi  lagi  dalam  Peraturan  Pemerintah  No. 14 Tahun  2005 tentang Tata Cara  Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Pasal 19 menyatakan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutak atas piutang Perusahaan  Negara/Daerah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 20 menyatakan bahwa tata cara dan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutang diserahkan kepada  PUPN, diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan. Dengan demikian peraturan ini tidak memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan Negara sebagai pemegang saham.

Menurut Radjagukguk (2006), tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan pemikiran tersebut di atas ketika menghadapi kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank PT. BRI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pemerintah pasal 19 dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun 2005. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan : “Selanjutnya,  pengurusan  piutang  perusahaan  negara/daerah dilakukan  berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur  bank-bank  BUMN  adalah  UU  Perseroan  dan  UU BUMN.” 1

2.  Korelasi Kerugian suatu transaksi dengan kerugian negara

a. Kerugian suatu transaksi pada BUMN (Persero) bukan kerugian negara

Di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup,  Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara  lain  perhitungan  tahunan  yang terdiri  dari  neraca  akhir  tahun  buku  yang  baru lampau    dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang  menguntungkan.  Andaikata  ada  kerugian  juga  belum  tentu  secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi  pada tahun  yang lampau atau ditutup  dari  dana  cadangan perusahaan.

Dengan demikian menurut Radjagukguk (2006) tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara. Namun beberapa sidang pengadilan tindak pidana korupsi telah menuntut terdakwa karena terjadinya kerugian dari satu atau dua transaksi.

Radjagukguk (2006) berpendapat bahwa sebenarnya terdapat doktrin “business judgment” menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad  baik  dan  hati-hati.  Direksi  mendapatkan  perlindungan  tanpa  perlu memperoleh  pembenaran  dari  pemegang  saham  atau  pengadilan  atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. “Business judgment rule” mendorong Direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu berhati-hati sehingga perusahaan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada Direksi. Para hakim pada umumnya tidak memiliki ketrampilan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.

3        Upaya hukum pemerintah selaku pemegang saham menuntut Direksi atau Komisaris     BUMN (Persero) ketika melakukan tindakan merugikan pemerintah.

a. Upaya hukum berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang  No. 1  Tahun 1995  tentang  Perseroan  Terbatas  tetap memungkinkan Pemegang Saham menggugat Direksi atau Komisaris apabila keputusan mereka itu dianggap merugikan Pemegang Saham berdasarkan salah satu dari tiga pasal berikut ini:

Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan : “Setiap  pemegang  saham  berhak  mengajukan  gugatan  terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris”.

Pasal 85 ayat (3) yang menyatakan :

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  yang  sah  dapat  mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atas kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”.

Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi :

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  yang  sah  dapat  mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya dapat menimbulkan kerugian pada perseroan”.

Oleh karenanya Negara sebagai Pemegang Saham berdasarkan pasal-pasal di atas  dapat  menggugat individu Komisaris dan Direksi    karena keputusan mereka dianggap merugikan.

Menurut Radjagukguk (2006) adalah  tidak  benar  tuntutan  terhadap  Direksi  itu  dilakukan  berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas  dasar  harta  kekayaan  Badan  Hukum  BUMN  Persero  adalah  harta kekayaan negara sebagai Pemegang Saham.

b. Pengenaan tindak pidana kepada Direksi/ Komisaris yang melakukan tindakan yang memenuhi delik pidana

Direksi suatu perusahaan BUMN Persero dapat dituntut dari sudut hukum pidana. Hal ini dapat saja dilakukan apabila Direksi bersangkutan melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran Undang-undang Perbankan, pelanggaran Undang-undang Pasar Modal, pelanggaran Undang-undang  Anti  Monopoli,   pelanggaran   Undang-undang   Anti Pencucian  Uang (Money Laundering) dan Undang-undang lainnya yang memiliki sanksi pidana.

4.  Pemahaman mengenai kerugian negara

Radjagukguk (2006) memulai dengan penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Pasal 2 ayat  (1)  Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi itu menurutnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Keempat) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Radjagukguk (2006) memberi  alasan-alasan sebagai berikut :

  1. Para penyusun Rancangan Undang-Undang atau perancang undang-undangmemiliki kewajiban mematuhi prinsip Rule of Law. Sebagai bagian dari kewajiban itu, mereka harus memastikan agar kerangka rancangan mereka ada kejelasan, ketelitian, dan konsistensi. Tanpa kejelasan dan ketelitian, undang-undang tidak dapat diprediksi. Prinsip Negara Hukum menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam RUU itu sendiri   menempatkan   tugas   penyusun   RUU  sebagai  dasar  dari pemerintahan yang bersih dan pembangunan.
  2. Kewajiban penyusun RUU yang jelas dan teliti berasal juga dari tuntutan-tuntutan pemerintahan demokrasi yang berupaya mengadakan reformasi; untuk menggunakan hukum yang mengubah perilaku-perilaku bermasalah dan dalam pengambilan keputusan secara tidak sepihak. Kedua hal tersebut menuntut agar menggunakan hukum dalam mendorong perilaku-perilaku yang menjadi sasaran dari peraturan perundang-undangan – baik warga masyarakat maupun para pejabat. Dalam pembangunan tugas utama hukum yaitu mengatur perilaku-perilaku, baik perilaku peran utama maupun dari para pejabat dalam lembaga-lembaga pelaksanaan (Penegak Hukum).
  3. Demokrasi menuntut kejelasan dan ketelitian dari para perancang undang-undang.  Pada prinsipnya,  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang dipilih secara demokratis, Rakyat menentukan perilaku penguasa. Prinsip Negara Hukum akan runtuh apabila para pejabat yang menjadi sasarannya para hakim dan penegak hukum lainnya tidak mematuhi hukum. Tanpa itu demokrasi berada dalam posisi   yang  sangat  lemah.  Para  perancang  undang-undang  wajib memastikan agar RUU mereka mendorong perilaku-perilaku pejabat yang diinginkan, karena sesuai dengan prinsip Negara Hukum (Rule of Law), yaitu  pemerintahan harus berdasarkan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat  (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
  4. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat, guna mendorong adanya perilaku yang sesuai dengan pemerintahan yang bersih, dan memastikan bahwa khususnya para pejabat pemerintah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam  undang-undang,  serta  para  pihak  yang  dituju  undang-undang memiliki  akses  yang  mudah  terhadap  isi  dari  undang-undang  yang bersangkutan. Sebagai syarat pertama dari kemudahan untuk memperoleh akses, kerangka undang-undang – pengungkapan dari strukturnya secara keseluruhan,  perincian  tentang  siapa  melakukan  apa,  serta  kejelasan, ketelitian   dan  konsistensi  kalimat-kalimat  dalam  undang-undang sehingga  memberikan  kepastian  bagi  para  pihak  yang  dituju  tentang kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat, dan memastikan agar undang-undang sesungguhnya mendorong  perilaku-perilaku  yang  diinginkan  baik  untuk  mencapai pembangunan maupun pengambilan keputusan tidak secara sepihak, dan untuk melindungi pengendalian demokratis terhadap pemerintah, maka para penyusun RUU harus mampu menghasilkan undang-undang yang terperinci, teliti, jelas dan dapat diakses.
  5. Pasal 2 ayat (1)  yang  memuat  kalimat : “…  yang  dapat  merugikan keuangan  Negara …”,   menggunakan  kata-kata  yang  samar-samar. Bagaimana hukum harus ditetapkan atau hukuman dijatuhkan berdasarkan suatu peristiwa yang belum terjadi, belum tentu terjadi atau mungkin tidak terjadi. Kata-kata  “… yang dapat merugikan keuangan Negara …”, pada prakteknya  kata-kata  ini  dapat  berarti  apa  saja  sesuai  dengan  pilihan pembacanya. Bagaimana besar akibatnya bagi tersangka yang dijatuhi hukuman berdasarkan kata-kata di atas, tetapi ternyata kemudian kerugian Negara itu tidak terjadi. Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, hal tersebut  secara  implisit  memberikan  wewenang  kepada  hakim  untuk  merumuskan peraturan-peraturan terperinci yang diperlukan.Ketidakpastian kata-kata demikian tentu saja tidak diinginkan. Membuat RUU yang samar-samar adalah tidak baik, sebuah istilah yang samar-samar memberikan  kewenangan  kepada  setiap  pejabat  yang  melaksanakan undang-undang tersebut, secara tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut  “Judicial Dictatorship” yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal 2 ayat (1) memuat  kata-kata “…yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara …”, telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum berdasarkan alasan-alasan berikut :

  1. Kata-kata : “… yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara …”,  yang  dapat  ditafsirkan  menurut  kehendak  siapa  saja  yang membacanya  tidak  mendatangkan  kepastian  hukum  kepada  pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peritiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.
  2. Telah ada definisi “Kerugian Negara” yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara,  Pasal 1 ayat (22) : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” (garis bawah dari saya).  “Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya…”, memberi kepastian hukum.

Radjagukguk (2006) memberi kesimpulan dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan :

  1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut agar tidak diperlakukan karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, atau kata “dapat” dihilangkan sehingga, berbunyi : “Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang merugikan keuangan negara…”.
  2. Hal tersebut di atas tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, dengan adanya pengertian  yang  mendatangkan kepastian  hukum, sebagaimana tercantum dalam pengertian kerugian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (22)  Undang-Undang No.  1 Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Alasan tidak berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sesuai pula dengan azas Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat  (2) KUHP : “Jika undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan,   maka   kepada   tersangka   dikenakan   ketentuan   yang menguntungkan baginya”. Menurut beliau telah terjadi perubahan pengertian “Kerugian Negara” itu  oleh  pembuat undang-undang karena Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut juga memuat sanksi-sanksi pidana, Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 menyatakan :“Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah  ditetapkan  untuk  mengganti  kerugian  negara/daerah  dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi”.
  4. Terjadinya suatu perubahan undang-undang ditandai dengan perubahan perasaan (keyakinan)  hukum  pada  pembuat  undang-undang.  Tiap-tiap perubahan,  baik  dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang  dalam  arti  kata  Pasal 1  ayat perubahan  tersebut  tidak  disebutkan  dalam  redaksi  Pasal (2)  KUHP;  walaupun 2  ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Kesimpulan:

1. Aset BUMN tidak dapat dikatakan sebagai kekayaan negara sebab:

a. BUMN sebagai badan hukum memisahkan harta kekayaan pemilik dan kekayaan badan hukum serta pengurusnya. Hal ini dikarenakan acuan dalam pengelolaan BUMN adalah UU No. 1 Tahun 1995 serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN

b. Radjagukguk (2006) memandang masih terdapat kerancuan pengertian keuangan negara pada beberapa peraturan yaitu pada bagian penjelasan UU Keuangan Negara dengan pengertian pada UU No. 20 tahun 2001 jo UU No 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengertian Keuangan Negara pada UU Keuangan Negara sendiri.

2. Kerugian atas transaksi pada BUMN (Persero) bukan kerugian negara, hal ini mengacu pada Undang-undang tentang PT serta praktek bisnis yang berlaku.

3. Radjagukguk (2006) berpendapat terhadap kerugian di atas pemerintah (pemegang saham) pada BUMN Persero dapat mengajukan upaya tuntutan perdata maupun pidana kepada Direksi/ Komisaris dan tidak dapat dikategorikan kerugian negara.

4. Pemahaman mengenai kerugian negara dikembalikan kepada pengertian kerugian negara yang di atur dalam UU tentang Perbendaharaan Negara

Daftar Pustaka

Radjagukguk, Erman. 2006. Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara. http://www.ermanhukum.com.http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20 NEGARA.pdf (diakses 2 September 2009)

Radjagukguk, Erman. 2006. Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara. http://www.ermanhukum.com.http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf (diakses 2 September 2009)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: